Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Demokrasi Tapi Kok Dinasti Politik?


Akhir-akhir ini sering kali media membahas tentang dinasti politik, tidak sedikit yang mempertanyakan "Bukankah indonesia itu negara republik yang berbasis demokrasi? lantas apakah ini melanggar demokrasi?"

Pengertian Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Sederhananya dinasti politik bisa diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan berpolitik ataupun aktor politik yang dijalankan turun-temurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat.

Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan, begitu dibicarakan banyak yg kebingungan tidak sedikit yang marah dan menimbulkan kegaduhan, padahal kalau kita melihat kebelakang hal ini bukanlah hal yang baru. Hal ini juga dapat kita lihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina.

Hasil penelitian menemukan bahwa dinasti politik bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain pertama, dalam konteks masyarakat yang majemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Kedua, tidak adanya pembatasan periodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri sebagai kesempatan besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik electoral ditingkat lokal.

Meskipun berjudul dinasti, bukan berarti benar-benar seperti dinasti, semua pilihan tetap kembali kepada masyarakat, dan untuk periode terpilih pun tetap dibatasi sebanyak 2x, hanya saja seseorang yang memiliki kekerabatan dengan elite politik atau orang yang pernah memimpin memang kemungkinan besar akan dicalonkan dan terpilih dikemudian hari, karena banyak yang beranggapan pola kepemimpinan akan sama bagusnya dengan pemimpin sebelumnya.

Dalam negara demokrasi sendiri sebenarnya tidak ada peraturan mengenai kerabat seorang pemimpin tidak boleh mencalonkan sebagai seorang pemimpin juga, karena pilihan pun tetap dikembalikan kepada rakyat dan semua itu pun tetap dibatasi oleh undang-undang berupa waktu kepemimpinan dan berapa periode yang bisa diambil dalam mencalonkan kembali.

Sebagai pemilih yang cerdas, kita juga harus melihat visi misi dari calon pemimpin dan juga rekam jejak, kiranya 2 hal itu lebih penting daripada sekedar memperhatikan hubungan kekerabatan yang bisa dijadikan nomer kesekian dalam hal memilih seorang pemimpin.

Referensi :

  1. Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal oleh Adelia Fitri Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada
  2. Analisis Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri oleh Novendra Bimantara Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang

Laman :

  1. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/download/1333/720/
  2. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/21909/20170

Posting Komentar untuk "Demokrasi Tapi Kok Dinasti Politik?"